Tuntutan Tak Direspon Pemda Lebak, IMALA Surati Kemendagri

Tuntutan Tak Direspon Pemda Lebak, IMALA Surati Kemendagri

83
0
BERBAGI

Okenews.com (Lebak)- Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) surati kemendagri agar turun tangan terhadap Komisi Tranparansi dan Partisipasi yang dinilai tumpang tindih Regulasi. Setelah melakukan Aksi Demonstrasi beberapa kali, Pengurus Imala ambil inisiatif meminta Kemendagri Tegas terhadap Regulasi yang ada. “Pemerintah daerah tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat, padahal sudah jelas Perda no 02 tahun 2012 tentang KTP tumpang tindih dengan UU No 14 tahun 2008 Tentang Informasi publik” Tegas Dudi selaku Ketua IMALA dalam Siaran Persnya, Rabu (4/01/2017).

Sebelumnya IMALA sudah menyampaikan audiensi baik ke Pihak DPRD maupun Bupati akan tetapi tidak pernah digubris, bahkan melakukan unjuk rasa damai berkali-kali, namun  pemerintah setenpat diam dan tidak merespon sesuai tuntutan Masyarakat Lebak.

“Kita sudah jenuh dengan Pemerintah Setempat yang tak tegas,  harapan kami kemendagri turun tangan untuk menghapus perda yg bermasalah dan tidak pro rakyat” Ujarnya.

IMALA juga menilai adanya Komisi Trnsparansi dan Partisipasi (KTP) di lebak tidak optimal dan hanya menghabiskan uang rakyat. IMALA menyayangkan jika Setiap tahunnya KTP menghabiskan dana APBD 600 Juta.

“Dalam Situasi masyarakat yang masih dalam himpitan ekonomi, sangat tidak pantas jika KTP menghabiskan uang rakyat dengan jumlah yang cukup besar” Tutup Dudi.

IMALA berharap Pemerintah segera optimalkan peran PPID untuk pengelola informasi dan dokumentasi yang telah diamanatkan dalam UU no 14 tahun 2008. (Bagus/TM)

LEAVE A REPLY