TRUTH desak DPRD Tangsel Bentuk Pansus Rotasi Jabatan

TRUTH desak DPRD Tangsel Bentuk Pansus Rotasi Jabatan

0
0
BERBAGI

Okenews– Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menilai rotasi jabatan Camat Setu dan Pondok Aren cacat hukum. Atas hal tersebut, mereka mendesak DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Koordinator TRUTH Aco Ardiansyah, menilai keabsahan atas pelantikan Camat Setu dan Pondok Aren pada 22 Februari silam. Pelantikan itu menurut Aco tidak sah. Sebab, pengisian kedua jabatan itu dilakukan tanpa melalui proses lelang.

“Seharusnya Kepala Perangkat daerah dengan jabatan administrator dalam hal ini adalah camat, pengisiannya harus dilakukan dengan mekanisme seleksi secara terbuka sesuai dengan proses seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi,” tuturnya, Kamis (15/3/2018).

Hal itu, tambah Aco, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 234 ayat (4), UU 5/2014 Tentang ASN, PP 11/2017 Tentang Manajemen PNS dan Permenpan RB 13/2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah.

Aco juga menjelaskan, UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 234 Ayat (4) yakni, proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara. Kemudian pada pasal 209 ayat (2) huruf f menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota salah satu diantaranya adalah Kecamatan.

“Hal ini diperkuat dengan adanya PP Nomor 18/2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 5 Ayat (2) huruf f,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi & Investigasi TRUTH Jupry Nugroho menegaskan agar DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki serta memanggil Walikota Tangsel dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempertanggungjawabkan dugaan cacat hukum rotasi jabatan itu.

“DPRD harus bernyali dan berani sebagai wakil rakyat yang dipercaya oleh warga untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Sudah kedu kalinya kami melakukan laporan terkait hal serupa,” tegasnya. (Rls/Bar)

LEAVE A REPLY