MENAKAR NETRALITAS POLRI MELALUI MILLENIAL ROAD SAFETY FESTIVAL DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI...

MENAKAR NETRALITAS POLRI MELALUI MILLENIAL ROAD SAFETY FESTIVAL DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

0
0
BERBAGI

Penulis Imam Rinaldi Nasution

Okenews(opini),- Sejak Indonesia memasuki era reformasi melalui pergolakan yang terjadi, tepatnya
saat Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya pada tahun 1998, saat itu jugalah
alam demokrasi terbuka sangat luas. Terbukanya alam demokrasi yang sangat luas
barang tentu banyak juga perubahan yang terjadi dan akan terjadi terkhusus di
Institusi-institusi Pemerintahan. Secara umum tujuan Reformasi adalah untuk
menciptakan demokrasi dikalangan masyarakat dan negara agar mempercepat
pertumbuhan kecerdasan bangsa dan negara yang artinya tujuan ini terkandung
nilai-nilainya di dalam amanat UUD 1945. Kemudian sebagai salah satu contoh
Institusi yaitu Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwasanya Polri sebagai Institusi
yang memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat apalagi dengan arah
baru yang dinamakan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), maka perlu institusi ini
tetap harus menunjukkan perubahan yang signifikan agar ikut membantu
terlaksananya dan tercapainya isi amanat UUD 1945 tersebut serta rekomendasi
reformasi itu sendiri.

Sesuai tugasnya Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat,
internal polri tentu harus terlebih dahulu mampu melaksanakan tiga unsur itu agar
tercapainya manfaat pelaksanaannya ke lingkungan masyarakat dan berjalan
dengan sebaik-baik mungkin serta meluas sehingga terciptanya dukungan penuh
tentang demokrasi itu sendiri secara utuh. Pada prinsipnya Polri sebagai salah satu
Institusi penegak hukum, maka di tangan dan serta kebijakan institusi inilah
baagaimana hukum itu berjalan dengan semestinya. Sebab negara yang demokratis
adalah negara yang menjunjung tinggi azaz Hukum yang berlaku di negara itu
sendiri. Untuk hal ini sebagai amanat dari reformasi terkhusus kepada institusi
dengan sebutan Polri Reformasi Birokrasi (RBP) bukan lagi merupakan suatu tuntutan
masyarakat yang mengharapkan agar Birokrasi dan terutama aparatur Polri dapat berkualitas lebih baik tetapi benar-benar menjadi kebutuhan dalam mewujudkan good governance dan clean
government. Dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi Nasional, Polri telah melaksanakan
program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam
dua gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009 dan Reformasi
Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014. Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Polri memiliki peran penting dalam mewujudkan Polri yang professional dan mandiri sesuai
harapan masyarakat dan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada periode sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun
2016-2019 yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun
2016-2019. Karena itu pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini merupakan penguatan dari
pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya.

Pembahasan yang akan dipaparkan di tulisan ini dilihat dari salah satu lembaga
Institusi Polri yaitu Kakorlantas polri. Kakorlantas Polri yang dipimpin oleh Irjen
Pol Refdi Andri sebenarnya penulis melihat bahwasanya terganggu sikologisnya, pada saat ini
panasnya masa kampanye dan pemilu yang akan akan berlangsung sehingga Kakorlantas Porli
memunculkan inisiatif untuk melaksanakan kegiatan “Millenial Road Safety Festival” yang
disinyalir bukan agenda pokok Kakorlantas serta tujuan Reformasi Birokrasi ditubuh Polri .
Merujuk kembali kebeberapa era pemerintahan yang pernah ada sebelum era reformasi, tepatnya
masa Orde baru organisasi baru di tubuh Polri lahir atas hasil penjabaran dikeluarkannya Surat
Keputusan Kapolri No. Pol 113/SK/1979 tanggal 17 September 1970 tentang Organisasi Staf
Umum dan Staf Khusus dan Badan – Badan Pelaksana Polri Bidang lalu lintas, juga
menyesuaikan. Dua tahun sebelum surat keputusan tersebut (tahun 1968), di tingkat pusat
dibentuk Pusat Kesatuan Operasi Lalu Lintas (Pusatop Lantasi) dengan komandan KBP Drs. UE
Medelu.Dengan keluarnya SK tersebut berubah kembali menjadi Direktorat Lalu Lintas tahun
1970, yang merupakan salah satu unsur Komando Utama Samapta Polri, sehingga kemudian
disebut Direktorat Lalu Lintas Komapta.

Pada tahun 1984, Dinas Lalu Lintas diperkecil menjadi Sub Direktorat Lalu Lintas Polri dibawah
Dit Samapta. Namun, karena adanya kebutuhan yang tinggi maka dikembalikan lagi menjadi Dit
Lalu Lintas Polri dan langsung dibawah Kapolri.Perkembangan terus terjadi pada tahun 1991
tepatnya tanggal 21 Nopember 1991, Sub direktorat Lalu Lintas dikembangkan kembali organisasinya menjadi Direktorat Lalu Lintas Polri, berkedudukan di bawah Kapolri, yang
sehari-harinya dikoordinasikan oleh Deputi Operasi Kapolri. Di era reformasi, Polri terlepas dari
organisasi ABRI/TNI. Dengan sendirinya Polri tidak lagi berada dibawah Menhankam/Pangab.
Tetapi sudah sebagai institusi yang independen dengan diundangkannya UU No.2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara RI, maka Kapolri berada dibawah serta bertanggung jawab langsung
kepada Presiden RI. Begitu pula dengan Direktorat Lalu Lintas, berada didalam wadah Badan
Pembinaan Keamanan Polri (Babinkam Polri).

Saat ini reformasi birokrasi di lingkungan Polri terus bergulir, meliputi reformasi instrumental,
struktural, dan kultural. Reformasi instrumental akan meliputi kendaraan dan teknologi
pendukung tugas Polri di lapangan. Karena diharapkan tugas Polri menjadi lebih baik dibanding
sbelumnya, sehingga harus memelihara peralatan yang dimiliki agar berfungsi dengan baik agar
dapat membantu kinerja polisi di lapangan.Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No.52
tanggal 4 Agustus tahun 2010 Dit.Lantas Polri Menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas
Polri). Korlantas Polri berkedudukan langsung dibawah Kapolri, bertugas untuk membina dan
menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas meliputi pendidikan masyarakat, penegakkan hukum,
pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
serta patroli jalan raya. Kita ketahui Kakorlantas Polri sebagai berikut Fungsi dan Tugas
Korlantas Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri. Pusat
Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian Republik Indonesia (lebih dikenal dengan istilah
NTMC Polri) adalah pusat kendali informasi dan komunikasi yang mngatur lalu lintas di
Indonesia. Dari pemaparan yang sedikit ini tidak menunjukkan bahwasanya ada kecil
kemungkinan kegiatan Millenial Road Safety Festival adanya criteria tugas pokok Kakorlantas
Polri.

Sebagai Intitusi yang semakin hari masyarakat menaruh harapan bagaimana polri
menjalankan tugas, fungsi dan perannya sesuai aturan perundangan-undangan,
maka Polri tentu tidak lah layak keluar dari jalur tersebut walaupun ada hal-hal
insidentil yang akan dilaksanakan oleh institusi ini, tapi tetap tidak melanggar
aturan yang sudah ditetapkan. Melihat hal yang bersifat insidentil tersebut sebagai yang penulis uraikan. Kegiatan yang di sponsori oleh Polri sebagai pelaksananya
Kakorlantas Polri ini menimbulkan beberapa multi tafsir di kalangan tokoh dan
masyarakat . Ada beberapa point yang menimbulkan multi tafsir tersebut. Yang
pertama Kegiatan ini bersamaan dengan berlangsungnya masa kampan ye hingga
menjelangnya hari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta legislative
mulai dari DPRD Kabupaten/Kota , DPRD Provinsi hingga DPR RI dan DPD RI
dari sabang sampai Merauke di tiga puluh empat provinsi Indonesia. Kemudian
yang kedua bahasa Millenial ini di pakai oleh dari masing-masing tim kampanye
calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk menggiring para pemilih muda
ikut berpartisipasi dalam pemilihan tujuh belas ap ril dua ribu sembilas belas.
Pemilih muda ini digiring untuk memilih tidak ada masalah, tetapi kalau di giring
memilih salah satu calon ini tidak etis dan demokrasi namanya. Secara
pertanggung jawaban Polri melalui Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden
begitu pun bawahannya Kapolri bertanggung jawab kepada Kapolri. Kemudia n
Presiden yang saat ini menjabat merupakan Calon Presiden Republik Indonesia
yang akan dipilih pada tujuh belas april dua ribu Sembilan belas. Tafsiran-tafsiran
seperti ini marak dan menjadi konsumsi publik. Bahkan ketika salah satu video
menunjukkan sewaktu berlangsungnya kegiatan “Millennial Road Safety Festival”,
ada seorang yang diduga oknum polisi membacakan ucapan terimakasih kepada
Jokowi atas bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat dan kemudian oknum
polisi itupun mengajak masyarakat diakhir kalimat mengucapkan sembari
meneriakkan jokowi “yes yes yes” Video yang tersebar pada tanggal delapan belas
maret dua ribu Sembilan belas tersebut langsung diklarifikasi oleh Kepala Biro
Penerangan Divisi Humas Polri Brigadir J endral Polisi Dedi Prasetyo pada tanggal
sembilan belas maret dua ribu sembilan belas di Mabes Polri Jakarta Selatan.
Terlepas cepat tanggapnya pihak Mabes Polri mengklarifikasi video tersebut yang
sudah beredar dimedia sosial tetap saja ini mengindikasikan Polri ikut
mengkampenyekan secara tidak langsung salah satu calon yang disinyalir calon
berurut nomor 01. Hal wajar,publik mengindisikan seperti itu sebab masa-masa
seperti ini adalah masa –masa yang sangat sensitife. Untuk itu kembali penulis
pertegas seperti di pembuka tadi, bahwasanya hal-hal yang bersifat insidentil yang dilaksanakan polri harus sesuai agenda pokok Polri supaya terkesan netral dalam
hal apapun terutama Pilpres. Sehingga ini menimbulkan efek negatife terhadap
Institusi Polri, dimana selama ini nama baik polri sangat positif dimata publik.
Harapannya untuk kedepanya Kakorlantas Polri tidak lagi terjebak dalam ajang –
ajang seperti ini, karena penilaian masyarakat juga tidak bisa disalahkan
diperbaiki iya, tetapi jika terus terulang maka citra positif yang selama ini untuk
membawa Polri mencapai Reformasi Birokrasi hingga tuntas akan sia-sia, begitu
juga untuk melayani dan mengayomi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. (GOBRIS).

LEAVE A REPLY