KETUA KOMISI YUDISIAL RI MENJADI PEMATERI DI SEMINAR MAGISTER ILMU HUKUM UNTIRTA

KETUA KOMISI YUDISIAL RI MENJADI PEMATERI DI SEMINAR MAGISTER ILMU HUKUM UNTIRTA

0
0
BERBAGI

(27/10) 2018 berlangsung agenda Seminar Nasional di Auditorium, Gedung B Lt 3 yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Titrtayasa.

Adapun tema yang diambil terkait dengan Kedaulatan Rakyat dan Pemilu 2019 dalam Membangun Indonesia yang Berkelanjutan, dalam acara tersebut Azmi selaku Ketua Magister Hukum Untirta menyampaikan seminar ini bertujuan untuk memberikan nilai dan wawasan terbarukan seputar pemilu pada kaitannya dengan Ilmu Hukum, sehingga memberikan wawasan lebih dalam hal kedaulatan pada era momentum sekarang ini.

Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Prof Aidul Ketua Komisi Yudisial RI, “memaparkan demokrasi saat ini harus mengacu pada pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam bernegara”.

Dikaitkan juga dalam penyampaian tadi saat ini permusyawaratan kita umum dipraktekan dalam bentuk keterwakilan atau syatem perwakilan, jelas secara Negara hukum melihat tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan yang membentuk hukum secara sewenang-wenang, dan sistem ketatanegaraan

Ditambah juga dalam isi seminar yang disampaikan juga oleh Kamaruzzaman, ada beberapa hal yang harus dilihat tentang masa depan Indoensia, baik pada sisi ekonomi, pendidikan, hukum, tata kelola dan politik.

Bila melihat penyampaian narasumber kedua perlu adanya kesiapan dalam merancang masa depan Indonesia, karena scenario kebangsaan perlu dilandasi pada kosmologi, spirit, ideology dan imu pengetahuan. Ketika meihat lima landasan tersebut bila berbicara pada Negara maju mereka memiliki skenario-skenario lain, yang belum dimiliki oleh Negara tipe O. Negara lima mata merupakan Negara yang dapat menguasai tipe one, mereka memiliki pola-pola memindahkan peradaban dari tipe 0 ketipe one, sedangkan ada penyebutan Negara sebagai Negara bar-bar adalah Negara yang tergabung dalam zona merah yang tidak dapat masuk kedalam tipe o mereka memiliki sumber daya melimpah tetapi mereka tidak dapat menikmati bahkan merasakan sumber daya yang mereka miliki.

Ditambah juga dalam seminar tersebut menurut Azmi Polem sebagai analis hukum tata Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memandang hukum masih menjadi harapan, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai instrument perubahan masyarakat, akan tetapi yang menjadi persoalan, seberapa bisa hukum dapat dipertahankan, apakah hukum yang dipertahankan bersumber pada tata nilai, adat istiadat, budaya dan falsafah bangsa sendiri.

Artinya perlunya adanya sebuah kedaulatan pada sisi rakyat sehingga Esensi sebagaimana terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama Sila ke Satu ‘Ketuhan Yang Maha Esa’, dan Sila ke empat ‘Kerakayatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan’
kedua sila ini memberi jawaban secara fundamental terhadap persoalan tersebut di atas. Dalam Sila Keempat adanya Unsur Kerakyatan memiliki makna, kedaulatan rakyat artinya rakyat yang berdaulat berdasarkan kehendak rakyat. Rakyat berdaulat tentu atas kehendak Tuhan, karena rakyat ciptaan Tuhan.

Unsur kedua adalah ‘Hikmat Kebijaksanaan’, bermakna pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk membentuk kekuasaan memerintah harus berdasarkan atas kebijaksanaan, kebaikkan-kebaikan, kearifan masyarakat, wisdom dan wijsheid.
Unsur dari sila ke empat permusyaratan rakyat untuk mencapai mufakat, artinya perundingan rakyat melalui pemilihan umum mencapai titik temu, yaitu mufakat.

Dari hasil seminar tersebut bersepakat bahwa, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak boleh dikanibalisasi baik dilakukan secara internal oleh pemegang kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, maupun kanibalisasi secara eksternal dilakukan pihak lain karena ketidakkemampuan mempertahankan diri berdasarkan hukum yang tidak bersumber atas nilai-nilai dan falsafah Bangsa Indonesia.(MRF)

LEAVE A REPLY