Bro-Sandi DKI Jakarta Beberkan Catatan Kritis KPU

Bro-Sandi DKI Jakarta Beberkan Catatan Kritis KPU

0
0
BERBAGI

Okenews (Nasional),- Memasuki Pelaksanaan Pemilu 2019 Barisan Relawan Prabowo Sandi (BroSandi) DKI Jakarta beberkan Catatan Kritis untuk Komisi Penyelengara Umum (KPU) 2019. 

Pelaksanaan Pemilu 2019 sudah memasuki tahap yang krusial, dan tinggal hitungan bulan lagi rakyat Indonesia akan menentukan pilihan untuk memilih pemimpinnya di bilik-bilik suara. 

Gema Ali Taufan Ketua BroSandi DKI Jakarta mengatakan, Beberapa persoalanpun muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu, antara lain permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga sebanyak 31 juta pemilih belum masuk ke dalam DPT Pemilu 2019, soal tercecernya KTP elektronik di beberapa tempat, dan terakhir persoalan kotak suara kardus yang menyita perhatian publik,” –

Oleh karena itu, Barisan Prabowo-Sandiaga Uno (BroSandi) DKI Jakarta, sebagai relawan pendukung pasangan nomor urut 2 (dua), memiliki perhatian besar terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang kini tengah berlangsung, berikut beberapa poin pandangan kami mengenai permasalahan di atas.

“Sebagaimana diketahui hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara. Dan DPT merupakan elemen paling dasar dalam penyelenggaraan pemilu. Potensi belum tercatatnya 31 juta pemilih ke dalam DPT masih menjadi pertanyaan besar untuk kami dan rakyat Indonesia sebagai pemilih”, -ujar Ketua BroSandi DKI Jakarta

Selain itu, Kami BroSandi DKI Jakarta mendesak KPU RI yang kini sedang dalam proses penetapan DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) kedua untuk memastikan bahwa tidak ada satupun pemilih tidak tercatat dalam DPT. Dan dalam proses perbaikan DPT tersebut, KPU RI agar terbuka dan transparan. Akurasi DPT sangat berpengaruh pada jumlah logistik dan proses pemungutan suara di hari H,

Lanjut Ali , Tercecernya ribuan KTP elektronik di beberapa tempat yang mengundang keresahan publik pada proses pelaksanaaan Pemilu 2019 juga menjadi catatan kami, mengingat KTP-el merupakan syarat untuk menjadi pemilih DPT sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 348 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Karena itu, kami mendukung gagasan mengenai Pembentukan Pansus KTP-el oleh DPR RI,

Langkah ini kami nilai sangat relevan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak terkait, dan untuk membantah potensi kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

Kemudian kami meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk bertindak, setidaknya memiliki sikap untuk menjernihkan persoalan kasus KTP-el yang sudah memasuki ranah politik. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik dan gugatan di kemudian hari.

Dan lebih dalam lagi soal, Kotak suara yang terbuat dari kardus telah menjadi bahan pembicaraan di ruang publik, bahkan menjadi bahan olok-olok publik. Tentu hal tersebut adalah wajar, mengingat keamanan kotak suara saat pemungutan suara dan proses perjalanan kotak suara pada tahap rekapitulasi dipertaruhkan. 

KPU RI sebagai penyelenggara pemilu sebaiknya memberikan penjelasan rinci, jelas, dan terbuka, pilihan bahan material, persoalan anggaran dan langkah antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. Hal ini terkait wibawa penyelenggara pemilu, kualitas penyelenggaraan pemilu, dan kepercayaan publik pada proses pelaksanaan pemilu 2019.

Beberapa poin di atas menurut Ali Taufan, agar menjadi perhatian bersama, kualitas penyelenggaraan pemilu 2019 menjadi pertaruhan demokrasi di Indonesia dan sorotan dunia internasional. Segala potensi kecurangan, “electoral fraud” harus segera ditangani oleh pihak-pihak yang terkait. 

“Kami Barisan Relawan Prabowo-Sandi (BroSandi) akan terus memantau jalannya pelaksanaan pemilu 2019”, 

LEAVE A REPLY