Akbar Tandjung: Pemecatan Saddam Al Jihad Harus Lewat Kongres

Akbar Tandjung: Pemecatan Saddam Al Jihad Harus Lewat Kongres

0
0
BERBAGI

OKENEWS.COM (Jakarta) – Pemecatan Respiratori Saddam Al Jihad sebagai ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) oleh Majlis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI, Rabu (09/01) tidak memiliki landasan yang kuat dan ilegal.

Menurut Ketua Dewan Penasehat Majlis Nasional Kahmi, Akbar Tandjung, instansi pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu organisasi hanyalah Kongres, musyawarah nasional (Munas), dan Mukhtamar yang bisa melakukan pergantian ketua umum.

“Jadi pengetahuan saya, instansi pengambilan tertinggi suatu organisasi adalah Munas, Kongres, Mukhtamar, yang juga mempunyai kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan sekaligus bisa bilamana perlu melakukan pergantian terhadap pengurus,” kata Akbar Tandjung.

Mantan Ketua Umum PB HMI tahun 1971-1974 itu seperti dikutip redaksi dari polhukam.id, minggu (13/01) menjelaskan, dalam mekanisme pergantian Ketua Umum, harus ada alasan yang kuat, bila sebaliknya, pergantian itu tidak dapat dilakukan.

“Alasan-alasan yang tidak kuat, tentu tidak bisa mengadakan pergantian. Saddam itu Ketum PB HMI hasil Kongres, kalau seandainya ada langkah yang dilakukan tokoh HMI atau kader HMI melalui mekanisme yang tidak diatur dalam AD/ART tentu tidak bisa dianggap tidak sesuai,” jelas Akbar.

Mekanisme pergantian Ketua Umum, kata Akbar Tandjung menambahkan, harus melalui forum tertentu dan itu disepakati oleh pihak-pihak (Internal HMI) dan melibatkannya.

Sebelumnya, sebanyak 8 anggota Majlis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar HMI, telah menggelar rapat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan Ketua Umum PB HMI, Respiratori Saddam Al Jihad. (Haji Merah).

LEAVE A REPLY